Pada tanggal 21 Agustus 2023, Partai Demokrat meluncurkan 14 Agenda Perubahan & Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik. Apa saja agenda tersebut, dan bagaimana tanggapan Dr. Eddy RS selaku Pakar Keuangan yang sekarang maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat , Mari kita simak bersama.
Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik terdiri dari lima klaster utama yang mencakup berbagai aspek krusial, yaitu Perbaikan Ekonomi & Kesejahteraan Rakyat, Peningkatan Kualitas SDM & Pelestarian Lingkungan Hidup, Penguatan Penegakan Hukum & Keadilan, Pemantapan Demokrasi dan Pemberian Kebebasan kepada Rakyat, serta Penguatan Tata Negara dan Etika Pemerintahan.
KLASTER 1 PERBAIKAN EKONOMI & KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat agar hidupnya makin layak.
- Rakyat punya penghasilan dan daya beli untuk mencukupi kebutuhan sehari hari. Harga kebutuhan pokok terjangkau. Jika ada krisis ekonomi, pemerintah membantu golongan tidak mampu secara adil.
- Kesejahteraan petani dan nelayan terus ditingkatkan. Pertahankan subsidi pupuk, dan pastikan pupuk tersedia di semua daerah. Harga solar untuk nelayan terjangkau. Stop impor pangan ketika musim panen.
- Kesejahteraan dan upah buruh ditingkatkan. Penghasilan pekerja terus meningkat bersamaan dengan peningkatan produktivitasnya. Kerja sama Tripartit antara Serikat Pekerja, Dunia Usaha dan Pemerintah ditingkatkan.
- Gaji ASN, guru, TNIPolri, perangkat desa dan pensiunan terus ditingkatkan. Gaji akan kembali dinaikkan setiap tahun. Angkat pegawai honorer menjadi ASN secara bertahap.
- Guna mengurangi beban hidup, kepada golongan kurang mampu tetap diberikan subsidi listrik dan BBM. Pemerintah harus menyediakan BBM bersubsidi dalam jumlah yang cukup.
2. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan.
Angka pengangguran harus terus diturunkan dan cegah PHK besarbesaran. Pemerintah mesti mengalokasikan dana APBN untuk penciptaan lapangan kerja. Demi keadilan, kontrol dan batasi datangnya tenaga kerja asing ഏTKAഏ ke Indonesia.
3. Meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran.
KUR (Kredit Usaha Rakyat) ditingkatkan jumlahnya dan diperbaiki penyalurannya. Tingkatkan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Bantu pedagangpedagang kecil dan angkutan kota.
4. Melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program-program Pro-Rakyat era Pemerintahan Presiden SBY
Program ProRakyat SBY antara lain: BOS; Bidikmisi; BPJS; Bantuan Lansia, Disabilitas, dan Korban Bencana; PKH; Raskin; BLT/BLSM; KUR; PNPM dan lainlain, untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang saat ini jalan di tempat.
5. Meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen atau lebih.
- Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh rakyat (bukan hanya dinikmati kaum kaya), dan tidak merusak lingkungan.
- Kebijakan ekonomi harus tetap berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan alokasi anggaran yang cukup. APBN dan ruang fiskal kita harus semakin kuat.
6. Menggalakkan dan meningkatkan investasi serta dunia usaha agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas, serta penerimaan pajak yang lebih besar.
Iklim investasi terus diperbaiki. Di saat krisis dan tekanan ekonomi yang berat, pajak justru harus diringankan agar tidak membuat industri gulung tikar dan PHK besarbesaran.
7. Menghentikan utang pemerintah dan BUMN yang kelewat besar.
Utang harus dikontrol dan dibatasi, agar tidak membebani APBN dan anak cucu kita. Pemerintah mesti menjelaskan kepada rakyat dari mana utang itu, berapa banyak jumlahnya, untuk apa, bagaimana mengontrolnya agar tidak menyimpang, dan kemudian bagaimana membayarnya.
8. Melanjutkan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur perdesaan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Pastikan pembangunan infrastruktur memiliki prioritas dan tahapan, sesuai kemampuan keuangan negara Cegah penggunaan utang yang sangat besar dan memberatkan agar tidak menjerat negara dalam “Jebakan Utang”.
KLASTER 2 PERBAIKAN KUALITAS SDM & LINGKUNGAN HIDUP
9. Meningkatkan pembangunan SDM Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau, dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
Tingkatkan Beasiswa Prestasi dan beasiswa untuk golongan kurang mampu. Kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan dan dunia usaha ditingkatkan agar lulusan pendidikan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Bangun lebih banyak infrastruktur dan fasilitas pendidikan.
10. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kesehatan serta kualitas dan kemudahan pelayanan
kesehatan di seluruh tanah air.
Tingkatkan kapasitas dan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan. Kembalikan anggaran wajib untuk sektor kesehatan minimal 5 persen dari APBN.
11. Menyelamatkan bumi dan lingkungan kita yang makin terancam oleh krisis iklim.
Pemerintah mesti meningkatkan upaya penyelamatan lingkungan, termasuk kawasan hutan, melalui undangundang, kebijakan dan aturan yang tepat. Kementerian Lingkungan Hidup dihidupkan kembali sebagai kementerian yang berdiri sendiri.
KLASTER 3 PERBAIKAN PENEGAKAN HUKUM & KEADILAN
12. Menjamin penegakan hukum (termasuk pemberantasan korupsi) dilaksanakan secara adil
dan tidak tebang pilih.
Keadilan harus dirasakan oleh semua, baik keadilan sosialekonomi, keadilan hukum, dan keadilan untuk rakyat kecil. Cegah penyalahgunaan kekuasaan, dan hentikan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik.
KLASTER 4 PERBAIKAN DEMOKRASI & KEBEBASAN RAKYAT
13. Mengembalikan ruang kebebasan untuk rakyat termasuk kemerdekaan pers.
Jamin hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa sesuai konstitusi. Hentikan represi negara terhadap rakyat. Tingkatkan kualitas demokrasi berdasarkan nilainilai kebebasan, keadaban dan kemanfaatan.
KLASTER 5 PERBAIKAN TATA NEGARA & ETIKA PEMERINTAHAN
14. Menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara, sesuai prinsip “checks and balances” dalam sistem presidensial.
- Hormati independensi masingmasing lembaga negara, dan cegah penumpukan kekuatan pada satu tangan. Kita harus mencegah terbangunnya kekuasaan absolut di Indonesia.
- Tata pemerintahan yang baik (good governance) harus dijaga. Pastikan para pejabat negara dan anggota kabinet tidak memiliki konflik kepentingan, misalnya menjalankan bisnis yang menggunakan dana APBN. Pastikan pula jabatan yang strategis, harus netral, independen dan steril dari unsurunsur partai politik.
Dalam konteks Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik, Dr. Eddy RS, seorang calon legislatif DPR RI dari Partai Demokrat yang mewakili daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi, menggarisbawahi bahwa poin-poin yang tercantum dalam agenda tersebut merangkum persoalan-persoalan mendasar yang tengah dihadapi oleh negara kita saat ini. Persoalan-persoalan inti yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari yang terdalam hingga yang paling atas, memerlukan dukungan bersama guna merintis perubahan yang konstruktif demi masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.
Dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli keuangan, Dr. Eddy dengan tegas menunjukkan kesetujuannya terhadap butir-butir dalam agenda ini. Ia siap sepenuhnya mengkomitmenkan dirinya untuk mendukung program-program tersebut dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan pengetahuan serta keterampilannya secara optimal.
